PUSAT TIDAK KUASA AWASI KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

Posted: Juli 10, 2010 in berita

Sabtu, 10 Juli 2010
Pengawasan Internal di Kementerian Dalam Negeri tidak didesain untuk mengawasi tindak pidana korupsi. Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah.Antisipasi korupsi Kepala Daerah tidak efektif jika diawasi oleh pengawas internal Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa Inpektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri hanya melakukan pembagian anggaran sesuai dengan dekonsentrasi daerah. “Inspektorat wilayah (Irwilprov) yang melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran ini,” ujarnya. Atas tugas ini, maka pengawasan terhadap pengelolaan tidak dilakukan oleh Irjen Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya untuk mengindikasikan dugaan korupsi kepala daerah lebih efektif jika dimonitor melalui daerah. Gamawan menjelaskan bahwa Irjen Kementerian Dalam Negeri hanya memprioritaskan pengawasan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Makanya, Kementerian Dalam Negeri memberlakukan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP). Sistem ini hanya untuk mengontrol pengelolaan anggaran di pusat. “Memang ini murni pencegahan tidak dapat mengendus adanya korupsi,” tegasnya.
(Mediaindonesia.com)

Iklan

Komentar ditutup.