Bandung, Gantira Kusumah, Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Gerindra yang terpilih di  Dapil I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi mengadakan reses th II sidang 2010. Reses yang diadakan pada hari Selasa (24/08)  dihadiri oleh Muspika, LPM, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Dalam reses Edeng Mulyana yang mewakili Camat Mandalajati menyampaikan rasa syukurnya dimana sebelum-sebelumnya sangat sulit sekali menemui Anggota Dewan yang telah terpilih, namun baru sekarang hanya dari Anggota  DPRD Provinsi Jabar dari fraksi Partai Gerindra yang mau terjun langsung untuk mendengar aspirasi dari masyarakat.

Edeng Mulyana menyampaikan bahwa masyarakat di kecamatan Mandalajati mengeluhkan akan sulitnya mendapakan air bersih untuk kepentingan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena letaknya di lokasi tanah yang lebih tinggi dan ini dirasakan oleh empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Mandalajati. Selain sulitnya mendapatkan air, jika musim penghujan datang sering mendapatkan kiriman air limbah dari pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Mandalajati  tutur Edeng Mulyana dalam reses.

Masyarakat juga berkeinginan agar  jalan Sekebitung dapat diperbaiki dimana keadaanya jalan Sekebitung saat ini mengalami rusak parah, ”jangankan dilalui oleh kendaraan roda empat oleh roda dua pun sangat sulit,  walau memiliki lebar jalan 3 meter” seperti apa yang dituturkan oleh Ketua LPM  Kelurahan Karang Pamulang.

Setelah mendengar langsung,  Gantira Kusumah berjanji  akan memperjuangkan aspirasi masyarakatat  Kecamatan Madalajati di Provinsi Jabar dan mudah-mudahan aspirasi masyarakat ini dapat segera di realisasikan. (johans69)

Iklan

BERITA DUKA

Posted: Agustus 23, 2010 in Uncategorized

Kami Keluarga Besar GARUDA LIMA Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sahabat kami tercinta :

WILLY A HASAN

Semoga almarhum diterima semua amal ibadahnya dan bagi Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kesabaran

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, melakukan sosialisasi penggunaan LPG secara aman. Kali ini sosialisasi di lakukan di daerah Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta, Minggu (1/8).

PT Pertamina (Persero) kembali mengingatkan bahwa tidak menjual selang dan ataupun regulator elpiji hingga ke rumah-rumah warga, selang dan regulator Pertamina hanya dijual melalui agen-agen resmi dan tidak didistribusikan secara langsung.

Selasa, 20 Juli 2010

Belum setahun masa kerja, anggota DPR periode 2009-2014 sudah menunjukkan tanda-tanda malas dan tidak bermutu. Anggota DPR mulai ogah-ogahan mengikuti rapat pengambilan keputusan, rapat Paripurna DPR dan rapat-rapat Komisi
Saat ini DPR sedang mengadakan rapat paripurna di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/7/2010). Agenda rapat kali ini adalah pandangan fraksi terhadap materi RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2010 dan pembentukan Pansus RUU tentang otoritas jasa keuangan.

Pantauan detikcom di ruang Paripurna, rapat yang harusnya dimulai pukul 09.00 WIB sebagaimana tertulis dalam jadwal terpaksa ditunda karena menunggu peserta rapat kuorum. Sementara kuorum rapat baru terpenuhi ketika pukul 10.00 WIB. Itupun kuorum yang sebatas laporan absensi.

Sebab, pandangan mata peserta rapat yang hadir tidak lebih banyak dari angka anggota DPR yang menandatangani absensi rapat. Rapat paripurna baru dimulai saat pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPR Anis Matta membacakan 284 anggota DPR membubuhkan tandatangannya.

Dari dalam ruang sidang, nampak pimpinan rapat yang hadir pun hanya Anis Matta sendiri. Empat pimpinan DPR lainnya pun tidak menunjukkan batang hidungnya.

Sementara itu selama proses persidangan satu persatu anggota DPR mulai meninggalkan rapat paripurna. Sebut saja anggota DPR FPKB Lily Wahid, anggota DPR dari FPD Saan Mustopa, anggota DPR dari FPKS Muzamil Yusuf, memilih kembali ke ruangannya atau mengikuti acara lain.

Hal berbeda ditunjukkan oleh geng tim inisiator Pansus Century seperti Akbar Faizal, Andi Rahmat dan Bambang Soesatyo serta Sekretaris FPG Ade Komaruddin terlihat santai mengobrol di pintu samping ruang rapat paripurna. Tak jelas apa yang dibicarakan orang-orang ini di sela-sela penyampaian pandangan fraksi.

Pantauan detikcom dari jalannya persidangan, hingga pukul 12.00 WIB hanya tinggal seratusan anggota DPR yang bertahan. Anggota DPR di dalam ruang rapat terlihat tidak cukup serius mengikuti rapat paripurna, sebagian anggota bermain ponsel dan sisanya terlihat asyik mengobrol.

“Jalan saja ada acara,” ujar Andi Rahmat saat disapa detikcom seraya menuruni elevator lantai III Gedung Nusantara II DPR, tempat paripurna berlangsung.

Sementara itu anggota Komisi III DPR dari FPDIP Trimedya Pandjaitan, anggota Komisi II DPR dari FPD Agun Gunanjar, bersama Ade Komaruddin melintas di belakang Andi Rahmat.

Sepertinya kualitas DPR periode ini tidak lebih baik dari anggota DPR peride sebelumnya. Sungguh sangat memprihatinkan!(Detik.com)

Selasa, 20 Juli 2010
Tingkat kebebasan pers di Indonesia terus merosot. Hal ini dapat dilihat dari indeks kebebasan pers hasil pengamatan Reporters Without Borders tahun 2009, yang menempatkan Indonesia di posisi 101 dari 175 negara di dunia.

Padahal, pengamatan yang sama tahun 2002 atau 4 tahun setelah reformasi, Indonesia menempati peringkat ke 57 dari 139 negara di dunia, atau peringkat ke-1 untuk wilayah Asia Tenggara.

Terus merosot, jatuh terus dari 57 ke 101,” kata mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah Astraatmadja dalam diskusi bertajuk ‘Kekerasan Terhadap Media, Bagaimana Menanggulanginya?’ di Jakarta Media Center, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (20/7/2010).

Atmakusumah menilai, kemunduran kebebasan pers Indonesia di mata dunia internasional, khususnya pada 2003 (urutan 111) dan 2004 (urutan 117), disebabkan oleh beberapa tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan.

Namun tindak kekerasan terhadap wartawan di Indonesia lumayan kecil dibanding negara lain,” kata Atmakusumah.

Untuk memperkecil potensi tekanan dan kekerasan terhadap pers, Atamakusumah mengatakan perlunya memperluas dukungan politik dari para pemimpin, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Dukungan ini dinyatakan secara jelas dan terbuka terhadap kebebasan pers, berekspresi dan menyatakan pendapat,” kata dia.
(Detik.com)


Sabtu, 17 Juli 2010
Pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pengawalan pejabat negara. Andrinof menilai, pengawalan bagi para pejabat saat ini cenderung berlebihan.

Ia mengamati, pengawalan yang sangat ketat pun diberlakukan bagi para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Tanpa harus menanggalkan perlunya perlindungan keselamatan bagi para pejabat negara, pengawalan mereka selama berkendara juga perlu dikaji lagi.

“Belakangan saya lihat cenderung berlebihan, terutama saat menteri KIB II ini. Para menteri juga dikawal pakai iringan mobil. Itu baru menteri. Rombongan Presiden juga kalau lewat semakin panjang saja,” kata Andrinof, Sabtu (17/7/2010) kepada Kompas.com.
Ia sepakat bahwa keselamatan para pejabat negara harus dilindungi. Namun, dengan kondisi lalu lintas Jakarta yang sangat macet, pengawalan terhadap mereka sering kali mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Pejabat juga perlu menyesuaikan. Bagaimana rombongan itu bisa semakin pendek. Misal, mau ke rumah Presiden ya rombongannya tidak usah terlalu panjang. Untuk penyetopan juga harus lebih terkoordinasi agar tidak terlalu lama,” ujarnya.
Para menteri, menurutnya, tak perlu dikawal dengan iringan mobil. “Cukup dengan kendaraanvoorjider saja,” lanjut Andrinof.
selain boros, pengawalan yang berlebihan tehadap para pejabat negara dinilainya merupakan cermin pejabat yang feodalistik. “Dengan pengawalan berlebih, di luar Presiden ya, para pejabat itu seolah ingin pamer jabatan dan ingin dihormati masyarakat. Seharusnya mereka juga menghormati masyarakat. Sederhana saja, jangan membebani masyarakat dengan keistimewaan yang diterimanya,” kata dia.
(Kompas.com)


Sabtu, 17 Juli 2010


Iring-iringan pengawal para pejabat di Indonesia memang kerap mengundang keluhan. Tak tahan lagi memafhumi, Hendra NS, seorang warga Cibubur yang selalu berhadapan dengan petugas Patroli Pengawal (Patwal) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengungkapkan kekesalannya melalui Surat Pembaca Kompas edisi 16 Juli 2010.

Keluh kesah Hendra seakan mewakili unek-unek ribuan warga lainnya yang kerap mendapatkan kesal yang sama saat berkendara di jalanan Ibu Kota. Setidaknya,Kompas.com merangkum beberapa keluhan lainnya. Semoga para pejabat mau mendengarnya….
Inilah surat Hendra yang dimuat di Harian Kompas dan mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan:

Redaksi Yth.

Trauma oleh Patwal Presiden

Sebagai tetangga dekat Pak SBY, hampir saban hari saya menyaksikan arogansi Patroli dan Pengawalan (Patwal) iring-iringan Presiden di jalur Cikeas-Cibubur sampai Tol Jagorawi. Karena itu, saya—juga mayoritas pengguna jalan itu—memilih menghindar dan menjauh bila terdengar sirene Patwal.

Namun, kejadian Jumat (9/7) sekitar pukul 13.00 di Pintu Tol Cililitan (antara Tol Jagorawi dan tol dalam kota) sungguh menyisakan pengalaman traumatik, khususnya bagi anak perempuan saya. Setelah membayar tarif tol dalam kota, terdengar sirene dan hardikan petugas lewat mikrofon untuk segera menyingkir. Saya pun sadar, Pak SBY atau keluarganya akan lewat. Saya dan pengguna jalan lain memperlambat kendaraan, mencari posisi berhenti paling aman.

Tiba-tiba muncul belasan mobil Patwal membuat barisan penutup semua jalur, kira-kira 100 meter setelah Pintu Tol Cililitan. Mobil kami paling depan. Mobil Patwal yang tepat di depan saya dengan isyarat tangan memerintahkan untuk bergerak ke kiri. Secara perlahan, saya membelokkan setir ke kiri. Namun, muncul perintah lain lewat pelantam suara untuk menepi ke kanan dengan menyebut merek dan tipe mobil saya secara jelas. Saat saya ke kanan, Patwal di depan murka bilang ke kiri. Saya ke kiri, suara dari pelantam membentak ke kanan.

Bingung dan panik, saya pun diam menunggu perintah mana yang saya laksanakan. Patwal di depan turun dan menghajar kap mesin mobil saya dan memukul spion kanan sampai terlipat. Dari mulutnya terdengar ancaman, “Apa mau Anda saya bedil?” Setelah menepi di sisi paling kiri, polisi itu menghampiri saya. Makian dan umpatan meluncur tanpa memberi saya kesempatan bicara.

Melihat putri saya ketakutan, saya akhirnya mendebatnya. Saya jelaskan situasi tadi. Amarahya tak mereda, malah terucap alasan konyol tak masuk akal seperti “Dari mana sumber suara speaker itu?”, atau “Mestinya kamu ikuti saya saja”, atau “Tangan saya sudah mau patah gara-gara memberi tanda ke kiri”. Permintaan saya dipertemukan dengan oknum pemberi perintah dari pelantam tak digubris.

Intimidasi hampir 10 menit yang berlangsung tepat di depan Kantor Jasa Marga itu tak mengetuk hati satu pun dari anggota Patwal lain yang menyaksikan kejadian itu. Paling tidak, menunjukkan diri sebagai pelayan pelindung masyarakat. Karena dialog tak kondusif, saya buka identitas saya sebagai wartawan untuk mencegah oknum melakukan tindak kekerasan. Ia malah melecehkan profesi wartawan dan tak mengakui perbuatannya merusak mobil saya. Identitasnya tertutup rompi. Oknum ini malah mengeluarkan ocehan, “Kami ini tiap hari kepanasan dengan gaji kecil. Emangnya saya mau kerjaan ini?” Saat rombongan SBY lewat, ia segera berlari menuju mobil PJR-nya, mengikuti belasan temannya meninggalkan saya dan putri saya yang terbengong-bengong.

Pak SBY yang kami hormati, mohon pindah ke Istana Negara sebagai tempat kediaman resmi presiden. Betapa kami saban hari sengsara setiap Anda dan keluarga keluar dari rumah di Cikeas. Cibubur hanya lancar buat Presiden dan keluarga, tidak untuk kebanyakan warga.

HENDRA NS Cibubur ***

Seorang warga Jakarta, Rinda, juga pernah mengalami hal yang sama. Bekerja di kawasan Thamrin membuatnya saat berkendara kerap bersinggungan dengan iringan mobil pejabat yang berkantor di kawasan Medan Merdeka. Surat pembaca yang dikirimkan Hendra pun sempat dibacanya.

“Iya, itu surat pembaca udah bener banget. Saya pikir, orang Jakarta, kalo ditanya soal mobil-mobil pejabat yang lewat kesannya sama deh: kesal dan sok banget. Enggak merakyat,” kata Rinda, Jumat (16/7/2010) malam.
Ia lantas bercerita, suatu saat pernah mengalami kejadian yang membuatnya kesal setengah mati. Ketika melintas di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, petugas pengawal mobil pejabat dengan seenaknya meminta mobil-mobil menepi. Padahal, saat itu dalam keadaan macet.

“Saya paham sih, dia cuma pengawal yang mungkin takut sama bosnya. Tapi kelakuannya itu suka enggak mikir. Waktu itu sore dalam keadaan hujan. Pakubuwono itu kan satu arah. Pas macet banget. Mobil pengawalnya, kalo enggak salah Nissan Terrano. Bunyiin sirene yang ampun deh, heboh banget. Terus, jendela bagian depan dibuka, si petugas mengacung-acungkan pentungannya nyuruh mobil minggir karena mobil dia dan pejabat juga terjebak kemacetan. Lah, saya yang ada di sebelah mobilnya, langsung bilang, ‘Mau minggir gimana, Pak. Lihat dong, macet gini. Enak aja main perintah’. Saya bilang gitu, dia langsung turun, terusminggirminggirin mobil. Mana bisa, saat itu padet banget. Akhirnya ikut kena macet juga enggak bisa apa-apa,” cerita Rinda panjang lebar.

Ia memaklumi, jika para pejabat memang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Namun, ia mengharapkan, ada sikap arif dari sang pejabat untuk memahami kondisi saat berkendara di jalan raya.

“Jangan karena kita rakyat biasa, kemudian mereka seenaknya aja memperlakukan kita. Sekali-sekali merasakan jadi rakyat biasa kan juga enggak apa-apa. Merasakan bagaimana nikmatnya macet, ha-ha-ha,” ujarnya.
Ya, semoga mereka mendengarnya! Anda juga, punyakah pengalaman yang sama?
(Kompas.com)